Musrenbang RKPD 2021 Sumut, Gubsu Harapkan Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi Pasca Covid-19
Pada pembukan Musrenbang RKPD 2021 Sumut, Gubsu Harapkan Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi Pasca Covid-19.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumatera Utara (Sumut) mengikuti pembukan Musrembang RKPD 2021 semua jajaran Disbudpar mengikuti jalannya rapat. Disbudpar menyaksikan serta mengamati arahan dari Gubernur Sumut serta arahan dari Mentri pada Musrembang RKPD 2021. kegiatan rapat Musrembang RKPD 2021
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi membuka secara resmi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut melalui video conference bersama bupati/walikota se-Sumut di Aula Rumah Dinas Gubernur Jalan Jenderal Sudirman No.41 Medan, Kamis (23/04).
Pada saat memberikan sambutan Gubernur Edy menegaskan bahwa pendekatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 harus dilakukan dengan penguatan pelaksanaan kebijakan money follow program prority melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial, untuk percepatan pemulihan ketahanan ekonomi masyarakat.
“Lakukan percepatan pemulihan ketahanan ekonomi, dan kehidupan masyarakat dengan fokus kepada pemulihan industri, pariwisata dan investasi penguatan sistem kesehatan nasional, untuk itu kami mohon dukungan bapak menteri untuk percepatan pembangunan,”ujar Gubsu
Di penghujung Rapat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menganjurkan kepada seluruh pihak yang ingin memberikan bantuan bahan makanan atau sembako agar menyalurkannya langsung kepada yang bersangkutan langsung dari rumah ke rumah.
Gubernur menyampaikan imbauan agar segala kegiatan penyerahan sembako dan sejenisnya, tidak dilakukan di pinggir jalan secara acak. Anjuran itu agar penerima paket bisa lebih teratur dan merata.
“Pejabat formal maupun informal, berikan ke kepala desa atau yang mengetahui rakyatnya. Sambil juga, bagi pemberi bantuan untuk bersilaturahmi kepada perwakilan orang-orang itu di rumah. Gunanya supaya mereka tidak berkumpul di jalanan dan mereka (rakyat) tidak menerima bantuan di jalanan,” ujar Gubernur didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah.
Karena, akan sulit memastikan siapa saja yang sudah atau belum mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial (JPS), sehingga bisa didapatkan data pasti siapa penerima dan wilayah tempat tinggalnya. Hal itu bisa didapatkan dari pejabat setempat, seperti kepala desa atau kepala dusun/kepala lingkungan.